essayonlinean – Sejak duduk di bangku sekolah, masyarakat Indonesia diajari satu kalimat yang nyaris tidak pernah dipertanyakan: koperasi adalah soko guru perekonomian nasional.
Koperasi digambarkan sebagai simbol ekonomi kerakyatan, gotong royong, dan keadilan sosial. Anggotanya dianggap sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Keuntungannya dibagikan bersama, sementara keputusan diambil secara demokratis.
Di atas kertas, konsep tersebut terdengar menarik.
Namun, setelah puluhan tahun koperasi dipromosikan sebagai fondasi ekonomi nasional, muncul pertanyaan yang tidak nyaman: mengapa begitu banyak koperasi justru kesulitan bertahan, tidak menjalankan rapat anggota, atau gagal menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi?
Dari sinilah kritik koperasi sistem gagal yang diagungkan menemukan relevansinya.
Bukan karena setiap koperasi pasti gagal. Bukan pula karena kepemilikan bersama tidak mungkin berhasil.
Persoalannya adalah kesenjangan antara gambaran ideal koperasi yang terus dipromosikan negara dengan kenyataan kelembagaan, profesionalisme pengelolaan, dan manfaat ekonomi yang benar-benar diterima anggota.
Bahkan ketika persoalan lama belum sepenuhnya selesai, pemerintah kembali menjadikan koperasi sebagai instrumen besar pembangunan desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program ini membawa ambisi memperkuat ekonomi lokal. Namun, berbagai kajian dan laporan lapangan juga memperlihatkan risiko pembentukan koperasi secara administratif, lemahnya kapasitas pengurus, dan belum matangnya model bisnis.
Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan, Indonesia berisiko mengulang kebiasaan lama: membentuk sebanyak mungkin koperasi, meresmikannya dengan meriah, lalu menganggap pekerjaan telah selesai.
Padahal, badan usaha tidak bisa hidup hanya dengan slogan.
Koperasi Sistem Gagal yang Diagungkan, Benarkah Koperasi Indonesia Tidak Pernah Berhasil?
Untuk membahas koperasi sistem gagal yang diagungkan, perlu dibedakan antara kegagalan konsep dan kegagalan pelaksanaan.
Secara hukum, koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menekankan keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil, dan kemandirian. JDIH Kemenkeu
Prinsip tersebut tidak dengan sendirinya membuat koperasi tidak efisien.
Koperasi dapat membantu anggota memperoleh akses pembiayaan, membeli bahan baku bersama, atau memasarkan produk dengan posisi tawar yang lebih kuat.
Namun, keberhasilan seperti itu membutuhkan pengurus yang kompeten, pengawasan yang berjalan, anggota yang aktif, serta kegiatan usaha yang benar-benar dibutuhkan.
Tanpa unsur tersebut, koperasi hanya menjadi organisasi dengan nama yang terdengar mulia, tetapi tidak memiliki kemampuan bisnis memadai.
Masalahnya, koperasi di Indonesia kerap diperlakukan sebagai instrumen kebijakan yang harus diperbanyak, bukan sebagai usaha yang harus membuktikan manfaat ekonominya.
Idealisme Ekonomi Kerakyatan Bertemu Realitas Pasar
Dalam perdebatan koperasi sistem gagal yang diagungkan, kelemahan terbesar bukan selalu terletak pada kepemilikan bersama.
Kelemahannya muncul ketika idealisme dianggap cukup untuk menggantikan kemampuan mengelola usaha.
Sebuah koperasi tetap harus menghitung biaya operasional, mengelola persediaan, menghadapi persaingan harga, menjaga arus kas, dan memahami kebutuhan pelanggan.
Jika koperasi membuka toko dengan harga lebih mahal daripada pedagang sekitar, anggota tidak otomatis akan berbelanja hanya karena toko tersebut menggunakan nama koperasi.
Jika koperasi simpan pinjam menawarkan pelayanan buruk atau pengelolaan risiko yang lemah, masyarakat tidak otomatis mempercayakan uangnya.
Asas kekeluargaan tidak menghapus hukum ekonomi.
Koperasi tetap membutuhkan produk yang relevan, manajemen yang sehat, dan kemampuan bertahan di tengah persaingan.
Puluhan Ribu Koperasi Hilang, Bukti Bahwa Jumlah Tidak Menjamin Keberhasilan
Kritik koperasi sistem gagal yang diagungkan memperoleh dasar kuat ketika melihat perkembangan jumlah koperasi aktif.
Menurut publikasi Kementerian Koperasi dan UKM yang dikutip Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, jumlah koperasi aktif pada 2014 mencapai 209.448 unit.
Pada akhir 2023, jumlah tersebut turun menjadi 130.119 unit.
Penurunan ini berkaitan dengan pembenahan data dan pembubaran koperasi tidak aktif. Karena itu, tidak tepat menganggap seluruh selisihnya sebagai koperasi yang bangkrut pada periode yang sama.
Namun, data tersebut tetap memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi secara administratif tidak menjamin keberlanjutan operasionalnya. Kemenkeu
Jumlah koperasi aktif di Indonesia
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, dikutip DJPb Kementerian Keuangan pada Mei 2025. Perubahan angka juga mencerminkan penertiban koperasi tidak aktif.
Banyak Koperasi Aktif, tetapi Tidak Menjalankan RAT
Persoalan berikutnya jauh lebih mendasar.
Dari 130.119 koperasi aktif pada akhir 2023, hanya 93.002 koperasi atau sekitar 71,5 persen yang tercatat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Dengan demikian, sekitar 37 ribu koperasi aktif tidak tercatat menjalankan forum pertanggungjawaban tersebut pada periode yang sama. Kemenkeu
RAT bukan sekadar acara formal.
Dalam koperasi, rapat anggota merupakan mekanisme penting untuk memeriksa laporan pengurus, membahas kinerja keuangan, dan menentukan keputusan strategis.
Jika koperasi tidak menyelenggarakan RAT, anggota kehilangan salah satu sarana utama untuk mengawasi pengelolaan usaha.
Bagaimana mungkin sebuah organisasi mengklaim menjalankan demokrasi ekonomi jika forum pertanggungjawaban kepada pemiliknya sendiri tidak dilaksanakan?
Di sinilah kritik koperasi sistem gagal yang diagungkan menjadi lebih dari sekadar ungkapan sinis.
Masalah tata kelola tersebut dapat diperiksa melalui data dan pelaksanaan kewajiban kelembagaan.
Koperasi Menyumbang Ekonomi, tetapi Seberapa Besar Manfaatnya bagi Anggota?
Ada fakta yang perlu diakui dalam pembahasan koperasi sistem gagal yang diagungkan.
Koperasi tetap memiliki kontribusi ekonomi.
Dokumen perencanaan Kementerian Koperasi mencatat kontribusi koperasi terhadap PDB nasional meningkat dari 4,48 persen pada 2017 menjadi 6,33 persen pada 2024.
Dalam penghitungan kementerian, nilai kontribusi tersebut mencapai sekitar Rp1.400,77 triliun pada 2024. PERATURAN MENTERI USAHA
Estimasi kontribusi koperasi terhadap PDB nasional
Sumber: Kementerian Koperasi, dokumen perencanaan 2025–2029. Angka menggunakan metodologi kontribusi yang disajikan kementerian.
Angka tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak bisa disebut tidak memiliki kegiatan ekonomi sama sekali.
Namun, kontribusi agregat belum menjawab pertanyaan mengenai distribusi manfaat.
Apakah anggota menerima harga barang yang lebih murah? Apakah petani memperoleh harga jual yang lebih baik? Apakah usaha kecil mendapatkan pembiayaan yang sesuai kemampuan? Apakah keuntungan koperasi benar-benar kembali kepada anggota?
Tanpa indikator semacam itu, angka kontribusi ekonomi berisiko digunakan sebagai pembenaran umum, meskipun kualitas masing-masing koperasi sangat berbeda.
Omzet Besar Tidak Otomatis Berarti Anggota Sejahtera
Dalam menilai koperasi sistem gagal yang diagungkan, indikator keberhasilan perlu melampaui jumlah unit dan besarnya perputaran usaha.
Koperasi dapat memiliki omzet tinggi tetapi tetap menghadapi masalah pembagian manfaat.
Sebaliknya, koperasi kecil dapat memberikan manfaat nyata apabila membantu anggotanya menekan biaya produksi atau memperoleh akses pasar.
Karena itu, pengukuran keberhasilan harus melihat kondisi anggota sebelum dan sesudah bergabung.
Jika pendapatan anggota tidak meningkat, biaya transaksi tidak turun, dan layanan tidak lebih baik, maka alasan ekonomi untuk mempertahankan koperasi tersebut perlu dievaluasi.
Nama koperasi bukan bukti keberhasilan.
Koperasi Merah Putih, Mengulang Kesalahan Lama dengan Skala Lebih Besar?
Kontroversi koperasi sistem gagal yang diagungkan semakin relevan ketika pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah memandang koperasi desa sebagai sarana memperkuat distribusi barang, mengembangkan usaha masyarakat, dan membuka akses layanan ekonomi di tingkat lokal.
Tujuannya terdengar masuk akal. Desa memang membutuhkan infrastruktur ekonomi, akses pasar, dan lembaga usaha yang mampu memperkuat posisi masyarakat.
Namun, persoalan muncul ketika pembentukan kelembagaan bergerak lebih cepat daripada kesiapan bisnis.
Survei Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia terhadap 146 pengurus koperasi di 19 provinsi menemukan bahwa 52 persen responden menyatakan koperasinya dibentuk setelah muncul surat Kementerian Keuangan yang mengaitkan akta pendirian koperasi dengan pencairan Dana Desa tahap kedua pada 2025.
DFW menilai pola tersebut menunjukkan kuatnya pendekatan dari atas ke bawah, sehingga pembentukan koperasi berisiko menjadi respons administratif terhadap persyaratan fiskal. dfw.or.id
Temuan survei ini tidak otomatis mewakili seluruh koperasi desa di Indonesia. Namun, hasilnya menunjukkan risiko yang perlu diperiksa secara serius.
Koperasi yang Lahir karena Instruksi Belum Tentu Dibutuhkan Pasar
Salah satu prinsip dasar koperasi adalah keanggotaan sukarela.
Dalam pembahasan koperasi sistem gagal yang diagungkan, prinsip tersebut menjadi penting karena koperasi idealnya dibentuk berdasarkan kebutuhan ekonomi bersama.
Petani dapat membentuk koperasi untuk membeli pupuk secara kolektif. Nelayan dapat bekerja sama menyediakan penyimpanan hasil tangkapan. Pedagang kecil dapat membangun jaringan distribusi.
Dalam contoh tersebut, kebutuhan ekonomi muncul lebih dahulu, kemudian organisasi dibentuk sebagai alat untuk menyelesaikannya.
Namun, jika organisasi dibentuk karena target administratif pemerintah, urutannya berpotensi terbalik.
Koperasi sudah memiliki badan hukum, pengurus, dan papan nama, tetapi belum tentu memiliki pelanggan, pemasok, modal kerja, atau model bisnis yang layak.
Akibatnya, koperasi dapat terlihat berhasil dalam laporan pembentukan, sementara kemampuan operasionalnya belum teruji.
Target Ribuan Koperasi Beroperasi Dipertanyakan Ekonom
Pada Oktober 2026, pemerintah menargetkan percepatan operasional ribuan Koperasi Merah Putih.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengkritik target operasional 8.000 koperasi dalam waktu sekitar sepekan.
Menurutnya, target tersebut sulit dicapai karena kendala pembiayaan, infrastruktur, dan tata kelola. Bisnis.com
Kritik ini bukan bukti bahwa seluruh Koperasi Merah Putih gagal.
Namun, kritik tersebut menunjukkan bahwa kecepatan pembentukan dan peresmian tidak dapat dijadikan ukuran tunggal keberhasilan.
Sebuah koperasi dapat memiliki gedung yang sudah selesai dibangun, tetapi tetap membutuhkan sistem persediaan, pegawai kompeten, pemasok, pelanggan, dan pengelolaan keuangan yang sehat.
Tanpa itu, gedung hanya menjadi aset yang membutuhkan biaya pemeliharaan.
Masalah Tata Kelola: Ketika Demokrasi Anggota Kalah oleh Kekuasaan Pengurus
Dalam teori, koperasi dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya.
Namun, salah satu risiko dalam praktik adalah ketimpangan informasi antara pengurus dan anggota.
Pengurus memahami transaksi, kontrak, dan posisi keuangan koperasi. Sementara sebagian anggota mungkin tidak memiliki waktu atau pengetahuan untuk memeriksa laporan secara mendalam.
Kondisi ini membuka peluang munculnya masalah keagenan: pihak yang diberi kewenangan mengelola usaha dapat memiliki kepentingan berbeda dari para pemiliknya.
Persoalan tersebut semakin serius apabila RAT tidak berjalan, laporan keuangan sulit diperoleh, atau pengawas tidak memiliki kemampuan memeriksa transaksi.
Satu Anggota Satu Suara Tidak Otomatis Menghasilkan Pengawasan Efektif
Prinsip demokrasi dalam koperasi memiliki nilai penting karena memberikan ruang partisipasi kepada anggota.
Namun, hak suara hanya bermanfaat apabila anggota memperoleh informasi yang cukup untuk mengambil keputusan.
Jika laporan keuangan tidak dipahami, pengurus dapat mendominasi pembahasan.
Jika anggota hanya hadir untuk mengesahkan keputusan yang sudah disusun sebelumnya, proses demokratis kehilangan sebagian maknanya.
Dalam kritik koperasi sistem gagal yang diagungkan, masalah tersebut perlu diperhatikan.
Demokrasi ekonomi bukan hanya tentang jumlah suara. Ia juga membutuhkan transparansi, kemampuan mengawasi, dan keberanian mempertanyakan keputusan pengelola.
Koperasi yang sehat seharusnya memungkinkan anggota meminta penjelasan, memeriksa laporan, dan mengganti pengurus melalui prosedur yang sah.
Risiko Koperasi Menjadi Proyek Anggaran dan Kepentingan Elite
Persoalan lain yang muncul dalam program koperasi berskala nasional adalah hubungan antara bantuan pemerintah, pengadaan, dan kepentingan pihak tertentu.
Laporan BBC News Indonesia pada Juli 2026 mengangkat sejumlah kontroversi Koperasi Merah Putih, termasuk persoalan lokasi bangunan, pengadaan, pembiayaan, dan kekhawatiran terhadap transparansi anggaran.
Laporan tersebut memuat kritik mengenai potensi korupsi sistemik. Namun, potensi dan dugaan penyimpangan tidak boleh disamakan dengan tindak pidana yang telah terbukti. BBC News Indonesia
Dalam konteks ini, risiko elite capture menjadi relevan.
Istilah tersebut menggambarkan situasi ketika sumber daya atau program yang seharusnya menguntungkan masyarakat luas justru lebih banyak dikendalikan oleh kelompok yang memiliki pengaruh.
Risiko tersebut dapat muncul ketika pemilihan pengurus, penentuan pemasok, atau penggunaan aset tidak berlangsung transparan.
Jangan Sampai Koperasi Menjadi Perantara Belanja Pemerintah
Kritik koperasi sistem gagal yang diagungkan akan semakin kuat apabila koperasi hanya berfungsi sebagai perantara program dan anggaran.
Koperasi seharusnya memiliki alasan ekonomi untuk beroperasi.
Jika pendapatannya bergantung hampir sepenuhnya pada penugasan pemerintah, keberlanjutannya perlu diuji ketika dukungan tersebut berkurang.
Demikian pula apabila pembelian barang dilakukan berdasarkan target penyerapan anggaran, bukan permintaan pelanggan.
Barang yang tidak laku akan menumpuk. Persediaan membutuhkan biaya. Sementara modal kerja dapat habis sebelum koperasi memperoleh pendapatan yang cukup.
Risiko semacam ini bukan kekhasan koperasi. Badan usaha lain juga dapat mengalaminya.
Namun, ketika koperasi dibentuk dalam jumlah besar melalui program negara, kesalahan desain berpotensi terjadi secara luas.
Koperasi Simpan Pinjam, Mengapa Pengelolaan Risiko Menjadi Persoalan?
Sektor pembiayaan merupakan salah satu bidang yang sering dikaitkan dengan koperasi.
Koperasi simpan pinjam dapat membantu anggota memperoleh layanan keuangan, terutama ketika akses terhadap lembaga pembiayaan lain terbatas.
Namun, kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana memiliki risiko yang berbeda dari usaha perdagangan biasa.
Pengelola harus memahami kemampuan membayar peminjam, mengelola likuiditas, dan memastikan pencatatan transaksi berjalan benar.
Jika koperasi tidak memiliki kemampuan tersebut, potensi kredit bermasalah dapat meningkat.
Pada Mei 2026, ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mempertanyakan efektivitas rencana penyaluran kredit murah melalui Koperasi Merah Putih karena keterbatasan pengalaman dan kompetensi pengelola.
Di sisi lain, ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat potensi manfaat kredit murah bagi usaha ultra mikro apabila pelaksanaannya dirancang dengan baik. Kabar24
Kedua pandangan tersebut memperlihatkan perbedaan antara potensi manfaat pembiayaan dan kesiapan lembaga untuk menyalurkannya.
Modal Murah Tidak Menyelamatkan Bisnis yang Tidak Layak
Dalam perdebatan koperasi sistem gagal yang diagungkan, pembiayaan sering dianggap sebagai jawaban utama.
Padahal, modal hanyalah salah satu kebutuhan usaha.
Koperasi yang tidak memiliki permintaan pasar memadai tetap dapat merugi meskipun memperoleh pinjaman berbunga rendah.
Bahkan, tambahan utang dapat memperburuk keadaan jika pendapatan tidak cukup untuk membayar kewajiban.
Karena itu, pembiayaan harus disertai penilaian kelayakan bisnis.
Pemerintah juga perlu menjelaskan siapa yang menanggung risiko apabila koperasi gagal membayar pinjaman yang berkaitan dengan program publik.
Tanpa kejelasan tersebut, masyarakat sulit menilai besarnya risiko fiskal dan keuangan yang mungkin muncul.
Mengapa Koperasi Sering Kalah Bersaing dengan Perusahaan Swasta?
Pertanyaan yang sering muncul dalam pembahasan koperasi sistem gagal yang diagungkan adalah mengapa masyarakat lebih memilih minimarket, bank, atau perusahaan distribusi daripada koperasi.
Jawabannya tidak sesederhana mengatakan bahwa perusahaan swasta selalu lebih efisien.
Setiap model usaha memiliki keunggulan dan keterbatasan.
Perusahaan swasta dapat memiliki struktur pengambilan keputusan yang lebih cepat, akses modal lebih besar, dan insentif manajemen yang terhubung langsung dengan kinerja.
Koperasi memiliki keunggulan berbeda, terutama ketika anggotanya membutuhkan kerja sama untuk memperkuat posisi tawar.
Namun, pengambilan keputusan bersama dapat menjadi lambat apabila tata kelola tidak dirancang dengan baik.
Koperasi juga dapat kesulitan mengumpulkan modal besar ketika kemampuan finansial anggotanya terbatas.
Karena itu, koperasi tidak selalu cocok untuk seluruh kegiatan ekonomi.
Tidak Semua Masalah Ekonomi Harus Diselesaikan dengan Koperasi
Salah satu persoalan kebijakan adalah kecenderungan menjadikan koperasi sebagai jawaban umum bagi berbagai kebutuhan masyarakat.
Padahal, kebutuhan setiap sektor berbeda.
Petani yang menghadapi pembeli dengan kekuatan pasar besar mungkin memperoleh manfaat dari pemasaran kolektif.
Namun, pedagang yang membutuhkan akses pembayaran digital belum tentu memerlukan pembentukan koperasi baru.
Begitu pula desa yang kekurangan fasilitas penyimpanan hasil panen mungkin lebih membutuhkan investasi logistik daripada penambahan lembaga administratif.
Kritik koperasi sistem gagal yang diagungkan pada akhirnya berkaitan dengan ketepatan penggunaan instrumen ekonomi.
Koperasi seharusnya dipilih karena mampu menyelesaikan masalah tertentu, bukan karena bentuk organisasinya memiliki kedudukan istimewa dalam retorika pembangunan.
Apakah Koperasi Harus Dihapus dari Sistem Ekonomi Indonesia?
Menilai kegagalan sebagian koperasi tidak berarti seluruh bentuk usaha koperasi harus dihapus.
Koperasi tetap dapat menjadi instrumen yang berguna apabila terdapat kebutuhan bersama yang jelas.
Masalahnya adalah ketika negara mengukur keberhasilan dari jumlah koperasi yang didirikan, bukan dari kemampuan usaha tersebut bertahan dan memberikan manfaat.
Karena itu, evaluasi perlu dilakukan terhadap koperasi yang sudah ada sebelum memperluas program baru.
Pemerintah dapat memeriksa tingkat pelaksanaan RAT, kualitas laporan keuangan, jumlah anggota aktif, keberlanjutan pendapatan, dan manfaat ekonomi yang diterima anggota.
Koperasi yang tidak memiliki kegiatan usaha nyata perlu ditangani sesuai ketentuan, termasuk melalui pembinaan, penggabungan, atau pembubaran apabila memenuhi dasar hukum.
Sementara koperasi yang berjalan baik dapat memperoleh dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas pasar.
Reformasi Koperasi Harus Dimulai dari Anggota, Bukan Target Pemerintah
Dalam kritik koperasi sistem gagal yang diagungkan, reformasi paling mendasar adalah mengembalikan koperasi kepada kepentingan anggotanya.
Keputusan membuka usaha harus berasal dari kebutuhan dan perhitungan ekonomi yang masuk akal.
Pengurus harus dipilih berdasarkan integritas serta kemampuan mengelola bisnis.
Laporan keuangan perlu dapat diperiksa, sementara rapat anggota harus menjadi forum pertanggungjawaban yang benar-benar berjalan.
Jika bantuan pemerintah diberikan, penggunaannya harus transparan dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Program yang tidak menunjukkan manfaat perlu dievaluasi, bukan terus diperpanjang hanya karena telah menjadi prioritas politik.
Tajuk: Koperasi Sistem Gagal yang Diagungkan, atau Negara yang Gagal Mengakui Kelemahannya?
Ungkapan koperasi sistem gagal yang diagungkan memang provokatif.
Namun, di balik kalimat tersebut terdapat persoalan yang layak diperiksa secara serius.
Indonesia telah lama menempatkan koperasi sebagai simbol ekonomi kerakyatan. Akan tetapi, simbol tidak dapat menggantikan hasil.
Data menunjukkan penurunan jumlah koperasi aktif dalam satu dekade hingga 2023, disertai kenyataan bahwa sebagian koperasi aktif tidak melaksanakan RAT.
Di sisi lain, kontribusi koperasi terhadap ekonomi nasional tetap tercatat dan menunjukkan bahwa tidak seluruh koperasi gagal menjalankan kegiatan usaha.
Karena itu, persoalannya bukan menentukan bahwa semua koperasi berhasil atau semua koperasi gagal.
Persoalannya adalah keberanian membedakan koperasi yang benar-benar bermanfaat dari koperasi yang hanya bertahan secara administratif.
Program Koperasi Merah Putih menambah urgensi evaluasi tersebut.
Ketika negara kembali membangun koperasi dalam skala besar, pembentukan badan hukum dan pembangunan fasilitas tidak boleh disamakan dengan keberhasilan ekonomi.
Keberhasilan harus terlihat pada kegiatan usaha yang berjalan, laporan keuangan yang dapat dipercaya, anggota yang memperoleh manfaat, dan kemampuan bertahan tanpa ketergantungan permanen pada bantuan.
Kritik koperasi sistem gagal yang diagungkan juga mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi tidak seharusnya kebal dari evaluasi hanya karena dikaitkan dengan nilai luhur seperti gotong royong dan kekeluargaan.
Justru karena menggunakan nilai-nilai tersebut, koperasi harus mampu menunjukkan bahwa manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat.
Jika sebuah koperasi terus merugi, tidak menjalankan pertanggungjawaban, dan tidak memberikan manfaat bagi anggotanya, pemerintah perlu mengakui masalah tersebut.
Sebaliknya, koperasi yang berhasil memperkuat posisi tawar anggotanya patut dipelajari berdasarkan model bisnis dan tata kelolanya.
Koperasi tidak perlu terus-menerus diagungkan sebagai slogan. Koperasi perlu dibuktikan sebagai badan usaha yang mampu bekerja.
Sebab, ekonomi kerakyatan tidak diukur dari banyaknya papan nama koperasi yang berdiri, melainkan dari seberapa besar kehidupan ekonomi rakyat benar-benar membaik.
Referensi
Sumber regulasi, data pemerintah, riset, dan pemberitaan yang digunakan dalam artikel.
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992Undang-Undang tentang Perkoperasian
Direktorat Jenderal Perbendaharaan — 27 Mei 2025Perkembangan Koperasi di Indonesia dan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Kementerian Koperasi — Dokumen Perencanaan 2025–2029Data Kontribusi Koperasi terhadap PDB Nasional
Destructive Fishing Watch Indonesia — Januari 2026Policy Brief: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Bisnis.com — 14 Oktober 2026Indef: Target Operasional 8.000 Kopdes Merah Putih Tidak Realistis dan Berisiko
Bisnis.com — 20 Mei 2026Mengukur Efektivitas Kopdes Merah Putih sebagai Penyalur Kredit Murah
About the Author
